Sabtu, 27 Oktober 2018
 |
JK: USULAN MORATORIUM UN DITOLAK ALIAS TIDAK DISETUJUI |
Betulkan usulan moratorium UN ditolak alias tidak disetujui, Berikut ini informasinya yang dirilis republika. Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) kesudahannya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang ini di kantor Presiden, pemerintah meminta proposal moratorium tersebut dikaji ulang.
"Ya, hasilnya proposal moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
JK menjelaskan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap kawasan di Indonesia. UN sanggup menjadi pola bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.
"Oya itu, masih dibutuhkan. Butuh perjuangan keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini lalu nanti tanpa ujian nasional," katanya.
Jk mengatakan, pemerintah meminta dilakukan kajian dan penilaian sehingga ujian nasional sanggup lebih efektif. Menurut JK, ujian nasional masih diterapkan di hampir semua negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional, maka akan mempengaruhi daya saing generasi muda ketika ini.
"Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk sekolah tinggi tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat belum dewasa berguru itu berkurang. Makara proposal tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah secara rutin melaksanakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah dan murid-murid yang dihasilkan sekolah tersebut. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari sistem pendidikan nasional.
"Kita jangan terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus, tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik," ujar beliau lagi.
Sebaiknya, kata Muhadjir, dana tersebut dialokasikan untuk membenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk acara yang tidak produktif. Menurut dia, justru dana tersebut bisa dialokasikan pada acara peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.
Bahkan sebenarnya, ungkapnya lagi, dana tersebut bisa disimpan untuk acara produktif lainnya. Sementara dana untuk pembuatan soal, bisa diperoleh dari dana kawasan yang selama ini diperuntukkan bagi para guru yang bekerja menciptakan soal-soal ujian.
Tanggapan Mendikbud
Tanggapan Mendikbud
Sementara itu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan proposal moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Rabu (7/12). "Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan," kata beliau di Jakarta.
Muhadjir menyebut, ratas tersebut juga belum memutuskan apakah UN akan tetap terselenggara pada 2017 atau tidak. Sehingga, beliau belum bisa memutuskan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) atau evalusi pengganti UN terlaksana.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta, semua pihak bersabar. Kendati, beliau tidak menampik banyak orang renta murid yang was-was alasannya yakni menyangkut persiapan UN untuk anaknya.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji proposal moratorium UN. "Ya, hasilnya proposal moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji proposal moratorium UN. "Ya, hasilnya proposal moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
Wapres beralasan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai, UN sanggup menjadi pola bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.