Kamis, 25 Oktober 2018
 |
| MK PUTUSKAN SUAMI ISTRI BOLEH KERJA SATU KANTOR |
Apakah boleh ada kepala sekolah yang bekerja pada sekolah daerah suami atau istrinya bekerja? Keputusan Makhamah Konstitusi ini mungkin akan menjadi materi pertimbangan. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat perkawinan sehingga membatalkan pembatasan yang termuat dalam Pasal 153 ayat (1) abjad f Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua majelis hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat membacakan amar putusan Mahkamah di gedung MK Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.
Dalam putusan Mahkamah tercantum bahwa frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama" dalam ketentuan a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan aturan mengikat.
Pembatasan yang termuat dalam ketentuan a quo dinilai Mahkamah tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
"Karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan a quo," ujar hakim Konstitusi membacakan pertimbangan aturan Mahkamah.
Selain itu, Mahkamah beropini bahwa ketentuan a quo telah menyebabkan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga tidak sanggup diterima sebagai alasan yang sah dan konstitusional.
Terkait dengan tujuan ketentuan a quo yang dikatakan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan, Mahkamah beropini bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
"Potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan, sanggup dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi," ujar hakim Konstitusi.
Mahkamah juga menilai bahwa dalam ketentuan a quo pekerja atau buruh ialah pihak yang berada dalam posisi lebih lemah lantaran menjadi pihak yang membutuhkan pekerjaan.
Dalam kondisi ini, Mahkamah beropini bahwa filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.
Oleh lantaran itu, Pasal 153 ayat (1) Huruf f UU Ketenagakerjaan secara keseluruhan kini dibaca, "pengusaha tidak boleh melaksanakan pemutusan kekerabatan kerja dengan alasan... f. pekerja atau buruh memiliki pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan."
Permohonan uji materi ke MK ini diajukan oleh Jhoni Boetja dan tujuh rekannya, sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN, yang merasa dirugikan dengan ketentuan a quo.